JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menganggap tidak tepat jika nantinya ada gelombang massa yang berunjukrasa memprotes penangkapan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi Arab Saudi.

Karding mengatakan pemerintah Indonesia tidak campur tangan dalam pemeriksaan terhadap HRS di Arab Saudi.

Anggota DPR RI itu menilai justru pemerintah Indonesia melalui kedutaan di Arab Saudi memberikan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan.

(Baca : FPI Singgung ‘Anggota Lapangan Pejaten’ yang Fitnah HRS, Siapa?)

“Itu urusan dalam negeri kerajaan Arab. Akan menjadi aneh kalau dihubungkan dengan Indonesia. Yang benar justru pemerintah Indonesia lewat kedutaan Arab Saudi melakukan upaya pendampingan dan komunikasi dengan pemerintahan atau pihak berwenang di kerajaan Arab agar Habib Rizieq ditangani dan syukur-syukur diberi kemudahan dalam penanganan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/11/2018).

Karding menyebut tidak ada relevansi jika ada aksi unjukrasa sebagai protes penangkapan HRS yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Dia menegaskan persoalan HRS dengan keamanan Arab Saudi dikarenakan pemasangan bendera hitam bertulis kalimat tauhid yang dilarang pemerintah setempat.

(Baca : Anggota DPR Sebut Dua Alasan Ini Penyebab Habib Rizieq Ditangkap Polisi Arab Saudi)

“Kalau ada yang demo di Indonesia itu tentu judulnya salah sambung karena gak ada hubungannya sama sekali. Itu yang harus kita pahami. Sekali lagi, penahanan beliau karena terkait dengan pemasangan bendera yang kebetulan ada tulisan la illa ha illallah dan itu dipersepsi kerajaan Arab sebagai bendera teroris,” tandasnya.

Diketahui HRS harus berurusan dengan kepolisian Arab Saudi karena terdapat bendera hitam bertulis kalimat tauhid di tembok belakang rumahnya.

FPI menyebut HRS dijebak pihak-pihak tertentu soal pemasangan bendera tersebut. HRS sempat ditahan meski akhirnya dilepas dengan jaminan dan sudah kembali ke rumahnya. (ikbal/tri)